Baik Bapak, Selanjutnya, Sekdaprov juga bertindak sebagai Ketua Panggar, bagaimana kemudian Bapak menjalin hubungan dengan Legislatif?
Benar, Sekdaprov juga sebagai Ketua Panggar. Jadi Saya harus bisa membangun harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislative. Tidak ada pilihan kecuali harus bisa melayani sebaik-baiknya. Koridornya, tentu saja sesuai aturan main yang sudah ada. Kebetulan, anggota DPRD Jatim yang akan menjabat nanti juga anggota baru. Mereka tentu sudah ada yang berpengalaman atau bisa juga tidak berpengalaman. Dari sini, kunci utama yang akan saya kembangkan adalah komunikasi. Jangan sampai kebijakan eksekutif tidak berjalan normal karena ada perbedaan presepsi antara eksekutif dan legislatif.
Kalau memang ada masalah, saya akan ngalahi untuk mendatangi atau sowan mereka, mengapa progam ini tidak bisa disetujui dewan. Kami berdialog secara intensif agar ditemukan solusi yang baik bagi masyarakat. Dengan pola ini, saya yakin hubungan Indrapura dan Pahlawan akan harmonis.
Bapak, kemudian untuk bidang ekonomi, investasi, dan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran, Bagaimana kebijakan Bapak saat itu?
Sekali lagi, saya tidak kerja sendirian. Seluruh potensi yang dimiliki Pemprov Jatim dan dimiliki Jatim saya gabungkan. Potensi di dalam, misalnya, bagaimana menjadikan kepala dinas dan badan menjadi seorang pejabat berpikiran enterprenuer. Tidak lagi pejabat yang hanya duduk dibalik mejanya.
Selain layanan rutin, saya mendorong mereka untuk berbuat sebagai enterprenuer. Bukankah banyak bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank di Jatim ini yang potensinya bisa dimanfaatkan untuk membantu progam ini. Tinggal bagaimana mereka (para pejabat tersebut, red.) bisa berpola pikir sebagai wirausaha untuk pengembangan di Jatim.
Kemudian di luar Pemprov, progam kerja bareng dengan BUMD, BUMN dan swasta melalui Corporate Social Responsibilty (CSR) akan benar-benar kita wujudkan. Dana-dana nganggur di perusahaan itu akan kita maksimalkan bersama untuk menambah anggaran Pemprov yang jumlahnya terbatas. Sehingga, pengembangan ekonomi kerakyatan bisa lebih marak tidak dengan mengandalkan APBD, yang penggunaannya sudah terprogam.
