SURABAYA, PustakaJC.co - Peringatan Hari Buruh 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang produktif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur terus mengambil peran strategis sebagai penguat dan fasilitator dalam mendukung setiap proses perumusan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Jawa Timur, Muhammad Ali Kuncoro, menegaskan bahwa Sekretariat DPRD hadir sebagai “mesin pendukung” yang memastikan seluruh proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan berjalan optimal, berbasis data, serta selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Peran kami adalah memberikan dukungan administratif, fasilitasi, dan dukungan teknis kepada pimpinan serta anggota DPRD agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.” ujar Ali Kuncoro, kepada Jurnalis PustakaJC.co Rabu, (29/4/2026).
Dalam isu ketenagakerjaan, Sekretariat DPRD aktif menyediakan berbagai bahan kajian, naskah akademik, hingga dukungan teknis rapat yang memperkuat kualitas pembahasan kebijakan. Sinergi lintas perangkat daerah juga terus dibangun untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Capaian positif sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur turut menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan efektivitas berbagai program pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memperluas kesempatan kerja.
Di sisi lain, berkembangnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi daerah. Dengan jumlah sekitar 9,7 juta unit usaha dan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), UMKM terbukti menjadi pilar penting dalam menyerap tenaga kerja serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“UMKM adalah kekuatan ekonomi kerakyatan yang terus tumbuh dan menjadi bagian dari solusi dalam memperluas lapangan kerja,” jelasnya.
Untuk itu, Sekretariat DPRD terus memfasilitasi berbagai forum penyerapan aspirasi masyarakat, seperti kegiatan reses, rapat dengar pendapat, hingga audiensi dengan serikat pekerja dan pelaku UMKM. Seluruh aspirasi tersebut dihimpun secara sistematis untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan di DPRD.
Selain itu, dukungan terhadap proses penganggaran juga dilakukan melalui penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD, RPJMD, dan KUA-PPAS. Hal ini bertujuan agar program-program ketenagakerjaan, pelatihan, hingga penguatan UMKM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam fungsi pengawasan, Sekretariat DPRD turut memastikan implementasi program pemerintah berjalan sesuai target. Berbagai kegiatan seperti kunjungan kerja, evaluasi program, serta penghimpunan data lapangan difasilitasi guna memperkuat rekomendasi kebijakan yang konstruktif.
“Seluruh proses kami pastikan terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian dari penguatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Di May Day Hari Buruh ini, Ali Kuncoro mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
Dengan dukungan Sekretariat DPRD yang solid, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Jawa Timur yang tangguh dan berkeadilan.
Di balik peringatan Hari Buruh, pesan optimisme itu semakin menguat: kolaborasi yang solid antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja serta kemajuan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (ivan)
