Langkah tersebut menegaskan bahwa kebijakan pendidikan di Jawa Timur bergerak berbasis data. Intervensi tidak lagi bersifat umum, tetapi diarahkan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, agar tidak ada anak yang tertinggal dalam sistem pendidikan.
Komitmen itu juga tercermin dalam kebijakan anggaran. Jawa Timur tidak hanya memenuhi ketentuan minimal nasional, tetapi melampauinya. Sekitar 23 persen APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan, lebih tinggi dari batas minimal 20 persen yang diatur dalam perundang-undangan.
“Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan,” katanya.
