JAKARTA, PustakaJC.co – Keberangkatan umrah Ramadan yang tinggal dua pekan lagi masih menuai polemik di tengah meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah.
Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M Nur, menyatakan travel umrah tetap diperbolehkan memberangkatkan jemaah. Namun, pihak travel wajib bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan kepulangan jemaah ke Indonesia. Dilansir dari surabayapagi.com, Jumat, (6/3/2026).
“Yang paling penting adalah travel tetap diizinkan memberangkatkan jemaah dengan tanggung jawab penuh untuk memastikan mereka bisa kembali ke Tanah Air dengan selamat,” ujar Firman dalam Dialog Interaktif AMPHURI di Hotel Aston Kartika, Jakarta, Rabu, (4/3/2026).
Menurut Firman, pemerintah Arab Saudi menyatakan kondisi negaranya aman dan kondusif sehingga tidak ada pembatalan reservasi hotel, visa, maupun penjadwalan ulang seperti saat pandemi Covid-19.
“Saudi menyampaikan situasi di sana normal dan aman. Karena itu tidak ada pembatalan hotel, tidak ada pengembalian visa, berbeda dengan saat pandemi,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap mengingatkan adanya potensi risiko perjalanan akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Akhmad Fauzin menjelaskan, Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan imbauan agar travel menunda keberangkatan jemaah umrah sementara waktu.
“Arab Saudi menyampaikan kondisi di sana aman. Namun proses perjalanan menuju ke sana juga harus menjadi perhatian, sehingga Kemlu mengimbau penundaan keberangkatan bagi jemaah yang belum berangkat,” kata Fauzin.
Ia menambahkan, langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi kemungkinan jemaah terlantar di negara transit atau di Arab Saudi akibat situasi geopolitik yang belum stabil.
Karena itu, pemerintah meminta penyelenggara perjalanan ibadah umrah bersabar dan menunda jadwal keberangkatan hingga kondisi dinilai lebih aman.
“Travel sudah kami imbau untuk menunda dulu keberangkatan sambil melihat perkembangan situasi,” ujarnya.
Kementerian Haji dan Umrah juga meminta seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) segera melaporkan data jemaah sebagai langkah mitigasi dan perlindungan jika terjadi keadaan darurat. (ivan)
