“Justru kalau kita sadar, demokrasi banyak hal yang harusnya dibiayai oleh negara, dan karena dibiayai negara bukan berarti dia harus yes man terhadap pemerintah,” ujarnya lagi.
Di sisi lain, Pemimpin Redaksi NU Online, Ivan Aulia Ahsan, turut menyampaikan kritik terhadap cara pemerintah memperlakukan media dalam konteks iklan dan kerja sama.
“Pemerintah masih sering menganggap kerja sama media sebagai transaksi beli pemberitaan positif. Ini warisan kolonial. Negara melayani pejabat, bukan rakyat. Ini harus diubah,” kata Ivan.
