Dari sisi regulasi, perwakilan Biro Hukum Setdaprov Jawa Timur, Wahyu, menegaskan bahwa setiap program pengembangan pesantren harus memiliki landasan hukum yang kuat agar berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Regulasi menjadi kunci untuk memberikan kepastian arah kebijakan serta memperkuat sinergi antarinstansi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal OPOP Jawa Timur, Gus Ghofirin, menilai pesantren kini memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui program OPOP, pesantren didorong untuk mandiri secara ekonomi melalui pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar.
“Pesantren memiliki potensi luar biasa. Jika dikelola dengan baik, pesantren tidak hanya mencetak santri unggul, tetapi juga mampu menjadi kekuatan ekonomi umat yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rumusan strategis yang konkret dan implementatif. Dengan langkah ini, pesantren di Jawa Timur diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, sekaligus penguatan karakter masyarakat di masa depan. (ivan)
