SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai merancang transformasi besar pondok pesantren. Tak lagi hanya berfokus pada pendidikan keagamaan, ribuan pesantren kini disiapkan menjadi kekuatan baru di bidang sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi.
Langkah ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Pengembangan Pesantren (RPP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Binaloka Adhikara, Kamis, (30/4/2026). Rakor tersebut melibatkan 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 50 perwakilan pondok pesantren dari berbagai daerah. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Jumat, (1/5/2026).
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jawa Timur, Agung Subagyo, menegaskan bahwa penyusunan RPP menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pengembangan pesantren lima tahun ke depan.
“Pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan SDM, penguatan moral masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu, perlu ada peta jalan yang terintegrasi agar pengembangannya terarah tanpa meninggalkan nilai keislaman dan kemandirian,” ujar Agung Subagyo.
Dari sisi perencanaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk mendorong kemajuan pesantren. Narasumber dari Bappeda Jatim, Kukuh Tri Sandi, menyebut program seperti Ekotren OPOP, beasiswa santri unggulan, Jatim World Class Education, hingga PESTANA akan menjadi penggerak utama.
“Pesantren harus menjadi bagian penting dari pembangunan daerah. Program-program ini diarahkan agar pesantren semakin maju, mandiri, dan kompetitif,” jelasnya.
Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur mencatat terdapat 7.425 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut dinilai sebagai potensi besar yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.
Perwakilan Kanwil Kemenag Jatim, Imam Turmudzi, menekankan pentingnya dukungan bersama dalam mengembangkan pesantren. Ia juga memperkenalkan program TOPTREN (Talk About Pondok Pesantren) sebagai upaya memperluas promosi dan memperkuat citra positif pesantren.
“Pesantren di Jawa Timur memiliki kekuatan besar. Tinggal bagaimana seluruh pihak hadir memberikan dukungan nyata agar semakin berkembang,” katanya.
Dari sisi regulasi, perwakilan Biro Hukum Setdaprov Jawa Timur, Wahyu, menegaskan bahwa setiap program pengembangan pesantren harus memiliki landasan hukum yang kuat agar berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Regulasi menjadi kunci untuk memberikan kepastian arah kebijakan serta memperkuat sinergi antarinstansi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal OPOP Jawa Timur, Gus Ghofirin, menilai pesantren kini memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui program OPOP, pesantren didorong untuk mandiri secara ekonomi melalui pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar.
“Pesantren memiliki potensi luar biasa. Jika dikelola dengan baik, pesantren tidak hanya mencetak santri unggul, tetapi juga mampu menjadi kekuatan ekonomi umat yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rumusan strategis yang konkret dan implementatif. Dengan langkah ini, pesantren di Jawa Timur diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, sekaligus penguatan karakter masyarakat di masa depan. (ivan)
