JAKARTA, PustakaJC.co – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan tiga langkah strategis untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi santri di pondok pesantren. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu, (29/7/2026).
Menurut Menag, santri merupakan kelompok yang sangat membutuhkan intervensi pemenuhan gizi, namun hingga kini cakupan penerima manfaat MBG masih sangat rendah. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Badan Gizi Nasional (BGN) per 28 Juli 2026, dari total 4.268.848 santri di Indonesia, baru 61.195 santri yang menerima manfaat program tersebut atau sekitar 1,43 persen. Dilansir dari kemenag.go.id, Kamis, (30/7/2026).
“Kelompok santri ini boleh dikatakan sebagai pihak yang paling memerlukan sentuhan program gizi, namun ternyata baru sekitar satu persen yang bisa tersentuh. Ini yang perlu kita dorong bersama,” ujar Nasaruddin Umar.
Ia menjelaskan, meski sebagian besar pesantren telah memiliki dapur umum yang melayani kebutuhan makan santri, dukungan MBG tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan gizi.
Usulan kedua yang disampaikan Menag adalah melibatkan ekosistem pesantren dalam rantai pasok bahan pangan program MBG. Menurutnya, banyak pesantren telah mengelola sumber bahan baku secara mandiri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pemasok kebutuhan program.
“Pemanfaatan sumber bahan baku dari pesantren tidak hanya dapat menekan biaya logistik, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi pesantren,” katanya.
Usulan ketiga berkaitan dengan penyesuaian mekanisme distribusi makanan. Menag menilai jadwal distribusi perlu disesuaikan dengan tradisi puasa sunah Senin dan Kamis yang dijalankan banyak santri di pesantren.
Ia mengusulkan agar distribusi makanan dilakukan menjelang waktu berbuka puasa sehingga makanan yang diterima tetap dalam kondisi segar dan dapat langsung dikonsumsi.
Selain itu, Menag menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar keberhasilan pelaksanaan program MBG. Menurutnya, data yang akurat akan mempermudah penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
“Kementerian Agama akan segera bergerak melakukan pembaruan data sehingga kolaborasi dengan lembaga pengelola program MBG dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus menyempurnakan tata kelola MBG agar pelaksanaannya lebih optimal. Salah satu fokusnya adalah percepatan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).
Ia juga meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait segera menyelesaikan pemutakhiran data penerima manfaat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Seluruh data lintas kementerian dan lembaga ditargetkan sudah diserahkan paling lambat 5 Agustus agar proses sinkronisasi dapat segera diselesaikan,” kata Zulkifli Hasan. (ivan)
