Ditjen Pesantren Satukan Regulasi Kitab Kuning, Madrasah Diniyah, dan Pendidikan Al-Qur’an

bumi pesantren | 20 November 2026 19:25

 

Sinkronisasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

 

Sumiati menjelaskan, santri yang menempuh pendidikan di pesantren salafiyah maupun MDT murni masih berpotensi tercatat sebagai anak tidak sekolah. Kondisi tersebut dapat terjadi karena belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) maupun kendala administrasi kependudukan.

 

Kemendikdasmen juga membuka peluang pemanfaatan fasilitas sekolah formal pada sore hari untuk mendukung kegiatan pembelajaran MDT. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kesepakatan operasional bersama.

 

Pembahasan RKMA tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari perwakilan kementerian dan lembaga, Kantor Wilayah Kemenag, organisasi mitra, hingga praktisi pesantren. Organisasi yang turut terlibat di antaranya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Ikatan Pendidik dan Pengelola Pendidikan Al-Qur’an Indonesia (IPPAQI).