YOGYAKARTA, PustakaJC.co - Sebuah fakta menarik sekaligus membanggakan datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis oleh tirto.id, DIY dinobatkan sebagai provinsi dengan Indeks Demokrasi tertinggi di Indonesia tahun 2025, dengan skor 89,25 poin.
Posisi ini menempatkan Yogyakarta di atas sejumlah provinsi besar lainnya seperti Bali (88,34), Kalimantan Barat (86,17), Jawa Tengah (85,84), dan DKI Jakarta (84,99).
Prestasi ini menjadi semakin menarik karena diraih oleh provinsi yang tidak menerapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung (pilkada). Dalam unggahan akun Instagram resmi @gkrbendara, putri Sri Sultan Hamengku Buwono X, disampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti kuat bahwa:
“Tanpa pemilihan daerah, ruang komunikasi publik dan kenegaraan tetap demokratis. Karena Sultan adalah negarawan dan budayawan.”
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa nilai demokrasi di Yogyakarta tidak hanya terletak pada proses elektoral, melainkan juga pada kualitas partisipasi warga, keterbukaan ruang publik, dan hubungan sosial antara rakyat dan pemimpinnya.
Yogyakarta dikenal memiliki tata pemerintahan khas berbasis budaya dan kearifan lokal, di mana Sultan dan Paku Alam bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga figur negarawan dan pelindung budaya.
Keistimewaan ini menjadikan Yogyakarta mampu menjaga keseimbangan antara nilai tradisi dan prinsip demokrasi modern — sebuah model pemerintahan yang harmonis dan inklusif.
Dalam banyak kesempatan, Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya “demokrasi yang berkeadaban”, yaitu demokrasi yang tidak hanya soal suara terbanyak, tetapi juga tentang tata krama, kesantunan, dan kebersamaan dalam musyawarah.
Keberhasilan DIY ini menjadi bukti nyata bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan pilkada, melainkan bisa tumbuh kuat melalui budaya dialog, partisipasi warga, dan kepemimpinan yang bijaksana.
Dengan skor tertinggi nasional dalam indeks demokrasi, Yogyakarta sekali lagi menegaskan julukannya sebagai “Daerah Istimewa” — bukan hanya dalam sejarah dan budaya, tetapi juga dalam praktik berdemokrasi yang bermartabat. (int)
