JOMBANG, PustakaJC.co – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sejumlah capaian positif di berbagai sektor, namun tetap membutuhkan pengawasan dan kritik konstruktif agar pelaksanaan kebijakan lebih merata hingga ke daerah.
Ketua GMNI Jombang, Daffa Raihananta menyebut, pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Rabu, (15/10/2025).
“Pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12 persen, menandakan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia,” ujarnya, Selasa, (14/10/2025).
Menurut Daffa, langkah pengamanan dana APBN sebesar Rp300 triliun menjadi strategi penting dalam memperkuat tata kelola fiskal negara dan memastikan anggaran publik lebih tepat sasaran.
Ia juga menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan terobosan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia dan penurunan stunting. Selain itu, inisiatif seperti Sekolah Rakyat menunjukkan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Pidato Presiden Prabowo di forum PBB juga menegaskan posisi Indonesia yang berdaulat dan menolak hegemoni global, sejalan dengan semangat Trisakti Bung Karno,” tambah Daffa.
Meski begitu, GMNI Jombang menyoroti masih adanya kendala dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah, seperti masalah pendataan, distribusi, hingga potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kebijakan baik dari pusat tidak boleh kehilangan makna saat diterapkan di daerah,” tegasnya.
GMNI juga mengingatkan agar pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan dan keberpihakan terhadap petani, nelayan, serta buruh.
“Pertumbuhan tanpa keadilan sosial hanya akan memperlebar jurang ketimpangan,” katanya.
Di bidang politik, Daffa menekankan pentingnya pemerintah menjaga ruang partisipasi publik dan membuka dialog dengan masyarakat sipil.
“Kebijakan publik sebaiknya berakar dari kebutuhan rakyat, bukan hanya bersifat top down,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah organisasi buruh di Jombang juga menilai kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran dari berbagai aspek. Ketua Sarbumusi Jombang, Luthfi Mulyono, menilai penegakan hukum di era Prabowo meningkat, namun mengkritisi program Koperasi Merah Putih dan MBG karena berpotensi menimbulkan masalah di lapangan.
Senada, Ketua GSBI Jombang, Heru Sandi, menyebut kemajuan juga tampak pada sektor pertahanan dan pemberantasan korupsi, namun penyerapan tenaga kerja dinilai masih belum optimal.
“Investasi baru berjalan dan belum berdampak besar pada penurunan pengangguran,” ujarnya. (ivan)
