Ia menilai, tanpa perubahan mendasar, persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan akan terus berulang di berbagai daerah. Dandhy menyinggung kondisi di Sumatera, Kalimantan, hingga wilayah lain yang mengalami kerusakan lingkungan akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Nilai ekonomi tidak jatuh ke rakyat, tapi ke satu persen orang dan satu persen perusahaan. Sepuluh provinsi terkaya tambangnya justru menjadi sepuluh provinsi termiskin. Datanya ada semua,” tegasnya.
Dalam paparannya, Dandhy menyebut sedikitnya ada tujuh gagasan utama sebagai jalan keluar. Tiga di antaranya dianggap paling mendasar, yakni pemenuhan hak atas tanah, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan ekonomi berbasis koperasi.
“Orang boleh tidak punya pekerjaan atau keterampilan, tapi kalau punya tanah, dia bisa hidup dan berkreasi. Biodiversitas harus dijaga karena dari sanalah kehidupan tumbuh, dari air sampai udara,”jelasnya.
