SURABAYA, PustakaJC.co – Diskusi dan bedah buku Reset Indonesia karya Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu digelar di Surabaya, Sabtu, (27/12/2025) malam. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis atas kondisi Indonesia yang dinilai mengalami kerusakan sistemik dan membutuhkan perubahan mendasar.
Dalam forum tersebut, Dandhy Laksono menyampaikan bahwa gagasan Reset Indonesia lahir dari pengalaman tiga ekspedisi panjang yang mereka jalani, yakni Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa (2009–2010), Ekspedisi Indonesia Biru (2015–2016), dan Ekspedisi Indonesia Baru (2022–2023). Dilansir dari suarasurabaya.net, Minggu, (28/12/2025).
Menurutnya, Indonesia saat ini ibarat rumah rusak yang tak cukup sekadar ditambal.
“Kalau rumah bocor lalu ditambal, nanti bocor lagi. Kalau sudah miring dan dimakan rayap, ditambal juga akan roboh. Indonesia sudah terlalu parah, sehingga harus dibangun ulang. Ibaratnya 90 persen harus dirombak,” ujar Dandhy.
Ia menilai, tanpa perubahan mendasar, persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan akan terus berulang di berbagai daerah. Dandhy menyinggung kondisi di Sumatera, Kalimantan, hingga wilayah lain yang mengalami kerusakan lingkungan akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Nilai ekonomi tidak jatuh ke rakyat, tapi ke satu persen orang dan satu persen perusahaan. Sepuluh provinsi terkaya tambangnya justru menjadi sepuluh provinsi termiskin. Datanya ada semua,” tegasnya.
Dalam paparannya, Dandhy menyebut sedikitnya ada tujuh gagasan utama sebagai jalan keluar. Tiga di antaranya dianggap paling mendasar, yakni pemenuhan hak atas tanah, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan ekonomi berbasis koperasi.
“Orang boleh tidak punya pekerjaan atau keterampilan, tapi kalau punya tanah, dia bisa hidup dan berkreasi. Biodiversitas harus dijaga karena dari sanalah kehidupan tumbuh, dari air sampai udara,”jelasnya.
Ia juga menilai ketergantungan pada perusahaan besar harus dikurangi. Menurutnya, negara maju seperti Jepang dan Korea justru membangun industrinya lewat penguatan UMKM.
“Indonesia terlalu mengandalkan konglomerat. Padahal yang kecil-kecil ini harus dirawat. Koperasi adalah salah satu solusi, tentu bukan koperasi formalitas,” katanya.
Selain aspek ekonomi, Dandhy menekankan pentingnya perubahan cara berpikir dan pembenahan sistem politik secara menyeluruh, dari level paling kecil hingga nasional.
Sementara itu, Farid Gaban menambahkan bahwa kerusakan Indonesia saat ini bersifat multidimensional. Ia menilai kerusakan lingkungan di berbagai daerah merupakan cerminan dari rusaknya kebijakan publik.
“Kerusakan di Aceh menunjukkan rusaknya hukum, politik, dan arah pembangunan. Kalau tidak segera berubah, hal serupa akan terjadi di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, sampai Papua,” ujarnya.
Farid juga menyoroti lemahnya reformasi di sektor politik dan penegakan hukum, termasuk aparat keamanan.
“Politik menentukan arah kebijakan publik. Tapi politik kita rusak. Reformasi di kepolisian seharusnya sudah dilakukan sejak lama, bahkan setelah tragedi Kanjuruhan. Namun sampai sekarang belum terlihat keseriusannya,” tegasnya.
Diskusi yang dihadiri ratusan peserta, mayoritas anak muda, berlangsung interaktif. Para peserta juga menyalakan lilin serta membaca puisi dan menyanyikan lagu Darah Juang sebagai penutup acara.
Salah satu peserta asal Sidoarjo, Dzikrullah, menilai buku Reset Indonesia penting untuk membaca ulang persoalan bangsa, termasuk tata kelola perkotaan dan persoalan ekologis.
“Bencana bukan sekadar hidrometeorologi, tapi soal sistem dan kedaulatan ekologi,” katanya.
Peserta lain, Hurrun In Nikmah asal Surabaya, menyebut buku tersebut membuka kesadaran bahwa banyak hal di Indonesia yang perlu dibenahi, terutama soal lingkungan.
“Buku ini mengajak kita memahami masalah Indonesia secara lebih dalam sekaligus mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Diketahui, bedah buku Reset Indonesia telah digelar di puluhan kota dan kabupaten dalam rangkaian kegiatan bertajuk “Roadshow #ResetIndonesia Jalan-Jalan Ngobrolin Gagasan Indonesia Baru.”
