SURABAYA, PustakaJC.co – Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta dinilai belum tentu efektif dalam menekan beban subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Sejumlah faktor dinilai berpotensi menghambat optimalisasi kebijakan tersebut. Minggu, (22/3/2026).
“Bisa saja WFH berubah menjadi work from anywhere, misalnya dimanfaatkan untuk bepergian atau berwisata. Jika itu terjadi, konsumsi BBM justru tidak akan berkurang signifikan,” ujarnya. Demikian dikutip dari Jawapos.com, minggu, (22/3/2026).
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyampaikan bahwa tekanan terhadap ekonomi nasional saat ini salah satunya dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global. Indonesia sebagai negara net importir minyak dinilai sangat rentan terhadap fluktuasi tersebut.
Ia mencontohkan, harga minyak Brent pada 20 Maret 2026 telah melampaui USD 112 per barel. Kenaikan ini dipicu konflik di kawasan Timur Tengah yang turut berdampak pada terganggunya jalur distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz.
Menurut Fahmy, kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan beban subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mendorong imported inflation yang diperkirakan berada di kisaran 3,07 hingga 4,8 persen secara tahunan pada Maret 2026. Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga semakin terasa.
Pemerintah sendiri berencana menerapkan kebijakan WFH-1 pasca Lebaran sebagai bagian dari strategi efisiensi energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memperkirakan kebijakan ini mampu menekan konsumsi BBM hingga 20 persen.
Namun, Fahmy menilai keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Ia menilai, tanpa pengawasan dan kedisiplinan, pekerja berpotensi tidak benar-benar beraktivitas dari rumah.
Ia juga membandingkan efektivitas WFH saat pandemi COVID-19 yang dinilai berhasil karena adanya faktor pembatasan mobilitas. Sementara saat ini, kondisi tersebut sudah tidak lagi relevan.
Selain itu, kebijakan WFH satu hari sepekan juga dinilai berpotensi memberikan dampak negatif pada sektor lain. Sektor transportasi, seperti pengemudi ojek online, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti warung makan, berpotensi mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya mobilitas pekerja.
Di sektor industri, khususnya manufaktur, penerapan WFH juga dikhawatirkan dapat memengaruhi produktivitas kerja jika tidak diimplementasikan secara tepat.
Fahmy menegaskan, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara luas. Analisis antara manfaat dan potensi kerugian harus dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar di sektor lain.
“Perlu perhitungan matang antara benefit dan cost. Jangan sampai penghematan subsidi BBM justru dibayar mahal oleh penurunan kinerja sektor lain,” pungkasnya. (frcn)
