SURABAYA, PustakaJC.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah tidak memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dalam proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selasa, (24/3/2026).
"Dengan skema ini, eksposur pemerintah lebih terukur. Risiko utama tetap berada di pihak perbankan apabila terjadi kendala dalam pembiayaan,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Demikian dikutip Jawapos.com, sabtu, (24/3/2026).
Sebagai alternatif, pemerintah membuka opsi pembiayaan melalui pinjaman dari perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan nilai mencapai Rp 240 triliun. Skema ini dipilih guna menjaga stabilitas fiskal dan menghindari tekanan langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menjelaskan, apabila pembiayaan dilakukan melalui PMN, maka risiko keuangan akan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Hal ini dinilai berpotensi membebani APBN secara signifikan apabila proyek tidak berjalan sesuai harapan.
Melalui skema kredit perbankan, beban pemerintah dapat dikendalikan. Dalam hal ini, kewajiban negara hanya terbatas pada pembayaran cicilan sekitar Rp 40 triliun per tahun yang dialokasikan melalui dana desa.
Ia menambahkan, total kebutuhan dana sebesar Rp 240 triliun dirancang untuk jangka waktu enam tahun. Pola pembayaran bertahap dinilai lebih realistis dibandingkan pengucuran dana besar di awal.
Meski menuai sejumlah kritik terkait efisiensi, Purbaya menilai pendekatan ini tetap memiliki potensi keuntungan. Terutama jika Koperasi Merah Putih mampu berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi bagi desa.
Menurutnya, tanpa program prioritas yang jelas, penggunaan dana desa berpotensi tidak maksimal. Oleh karena itu, pembangunan koperasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan produktivitas desa. (frcn)
