JEMBER, PustakaJC.co – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memperkuat komitmennya dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan finansial Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program literasi keuangan serta penguatan layanan remitansi yang aman, cepat, dan efisien.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif Bank Jatim dalam kegiatan Gerakan Nasional Migran Aman yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Alun-Alun Jember.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri KP2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, Bupati Jember Muhammad Fawait, Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, serta ribuan calon pekerja migran dan masyarakat umum.
Winardi Legowo mengatakan, keterlibatan Bank Jatim dalam Gerakan Nasional Migran Aman merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan keuangan yang inklusif sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi PMI dan keluarganya.
“PMI memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Karena itu diperlukan edukasi dan pendampingan berkelanjutan agar remitansi tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Sebagai bank devisa, Bank Jatim juga menyediakan layanan JConnect Remittance, yakni layanan transfer uang dari luar negeri ke Indonesia yang bekerja sama dengan sejumlah Money Transfer Operator (MTO), antara lain Merchantrade Asia di Malaysia dan Chandra Remittance di Hong Kong.
Melalui kerja sama tersebut, PMI dapat memanfaatkan jaringan layanan remitansi yang tersebar di negara penempatan. Ke depan, Bank Jatim juga berencana memperluas kerja sama remitansi ke sejumlah negara tujuan PMI lainnya seperti Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Jepang, hingga kawasan Timur Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI/BP2MI dengan Bank Jatim terkait sinergi pemberdayaan PMI dan keluarga melalui penguatan literasi keuangan serta pemanfaatan remitansi.
Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup penyebarluasan edukasi keuangan, penyediaan akses layanan perbankan yang sesuai kebutuhan PMI, hingga penyelenggaraan program literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi baik di dalam maupun luar negeri.
Menurut Winardi, kerja sama tersebut menjadi landasan bagi kedua pihak untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan pemahaman keuangan, pengelolaan remitansi yang produktif, perluasan akses layanan perbankan, serta penguatan kapasitas ekonomi PMI dan keluarganya.
“Dengan pengelolaan remitansi yang tepat, PMI dan keluarganya diharapkan mampu merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik, mengembangkan usaha produktif, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia. Ia menekankan pentingnya kesiapan kompetensi dan penguasaan bahasa asing bagi generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri.
“Target kita, angka penempatan pekerja migran yang prosedural, aman, dan terlindungi dapat terus meningkat hingga mencapai 100 persen di masa mendatang,” tegasnya.
Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjadi pekerja migran yang legal, aman, dan terlindungi, sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik. (nov)
