SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah kembali menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi sepanjang 2026.
Paket kebijakan yang diumumkan pemerintah untuk kuartal II dan semester II tahun 2026 tersebut mencakup delapan program strategis yang menyasar sektor konsumsi, dunia usaha, ketenagakerjaan, hingga perlindungan daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pada kesempatan ini kami mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Sebagian besar sudah disampaikan sesudah rakortas dan sebagian lagi merupakan arahan Presiden," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pada pilar pertama yang berfokus pada konsumsi masyarakat dan dunia usaha, pemerintah memberikan sejumlah insentif, di antaranya tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final Royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.
Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai diskon transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat selama libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru.
Program tersebut meliputi potongan harga tiket kereta api dan kapal Pelni sebesar 30 persen, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP, serta subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi sektor industri melalui pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia dan bahan baku plastik.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus menjaga stabilitas harga barang konsumsi di pasaran.
Sementara pada pilar kedua yang menyasar sektor ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan Program Magang Nasional Tahap II yang akan mulai berjalan pada Juli 2026.
Program dengan anggaran Rp4,14 triliun tersebut menargetkan 150 ribu lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate agar memiliki pengalaman kerja dan meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana Rp2,12 triliun untuk program pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK agar siap memasuki dunia kerja.
Program tersebut juga mencakup pelatihan keterampilan baru bagi 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pada pilar ketiga, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.
Salah satunya melalui penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kilogram kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan berturut-turut mulai Juli 2026.
Program bantuan pangan tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp17,54 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan Bantuan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai bagi pengrajin tahu dan tempe.
Melalui program tersebut, pengrajin akan mendapatkan subsidi maksimal Rp2.000 per kilogram untuk kuota tahap pertama sebanyak 250 ribu ton.
Airlangga menjelaskan, total nilai stimulus yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp26,34 triliun.
Rinciannya terdiri dari stimulus transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan pelatihan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.
Pemerintah berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga konsumsi masyarakat, memperkuat dunia usaha, mengurangi dampak pengangguran, sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2026.
(int)
