SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mulai memberlakukan mekanisme pemungutan pajak secara otomatis pada transaksi di marketplace mulai 1 Agustus 2026. Dengan kebijakan ini, platform e-commerce akan bertindak sebagai pemungut pajak sehingga penjual tidak lagi menyetorkan pajak tertentu secara mandiri.
Kebijakan tersebut diterapkan seiring meningkatnya aktivitas perdagangan digital di Indonesia. Pemerintah menilai sistem baru ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat transparansi transaksi, serta mempermudah proses pengawasan dan pelaporan pajak. Dilansir dari gresiksatu.com, Minggu, (5/7/2026).
Dalam mekanisme yang baru, marketplace akan memotong pajak langsung dari hasil penjualan sebelum dana diteruskan kepada seller. Untuk pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan, dikenakan PPh Final sebesar 0,5 persen dari omzet, sedangkan PPN hanya berlaku bagi penjual yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Meski pemungutan dilakukan secara otomatis oleh marketplace, penjual tetap diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
