GRESIK, PustakaJC.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa guna menyelaraskan program pembangunan agar terintegrasi dengan arah pembangunan nasional, provinsi, hingga kabupaten.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, mengatakan desa memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
"Pemerintahan desa bukan pemerintahan yang paling bawah, tetapi yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu desa menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan," ujarnya, Jumat (26/6).
Menurut Alif, sekitar 88 persen dari 1,3 juta penduduk Kabupaten Gresik tinggal di wilayah desa. Karena itu, pembangunan daerah harus dimulai dari desa dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek pembangunan.
Ia menegaskan, sinkronisasi dokumen perencanaan menjadi hal penting, mulai dari RPJMD Kabupaten, RKPD, Renstra Kecamatan, RPJM Desa, RKP Desa, hingga APBDes agar seluruh program saling terhubung dan mendukung tujuan pembangunan yang sama.
Meski demikian, Alif mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam harmonisasi pembangunan, di antaranya program yang tumpang tindih, data antarinstansi yang belum sinkron, hingga perbedaan prioritas pembangunan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola data di tingkat desa sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
"Data kemiskinan, data stunting, data infrastruktur desa, semuanya harus dipastikan akurat. Dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang tepat dan penggunaan anggaran yang efektif," katanya.
Selain penguatan data, Pemkab Gresik juga mendorong kolaborasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas.
Menurut Alif, pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. (nov)
