GRESIK, PustakaJC.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengimbau masyarakat untuk proaktif memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini penting dilakukan mengingat posisi desil masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi sosial ekonomi di lapangan.
Imbauan tersebut disampaikan dalam agenda sosialisasi pemutakhiran DTSEN melalui kanal Cek DTSEN yang digelar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Gresik di Kantor Bupati Gresik, Kamis, (24/9/2026).
Kepala BPS Kabupaten Gresik, Indriya Purwaningsih, menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, pergeseran angka desil tidak selalu menandakan adanya kekeliruan data, melainkan merespons dinamika lingkungan sekitar. Dilansir dari gresiksatu.com, Kamis, (24/9/2026).
"Perubahan desil tidak serta-merta berarti datanya salah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya juga dapat berubah, sehingga posisi relatif sebuah keluarga ikut bergeser," ujar Indriya.
Indriya menambahkan, DTSEN mencakup data komprehensif mulai dari kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, hingga pendapatan. Warga yang menemukan ketidaksesuaian data diimbau segera mengajukan pembaruan melalui kanal yang tersedia dengan pendampingan pemerintah desa, kelurahan, atau Dinsos setempat.
Verifikasi Lapangan dan Ketepatan Sasaran
Kepala Dinsos Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, menegaskan bahwa perubahan desil sering kali menjadi perhatian warga karena berdampak langsung pada kelayakan penerima bantuan sosial (bansos). Namun, penetapan status desil tersebut bukan berada di wewenang Dinsos.
"Keputusan penetapan desil bukan di Dinas Sosial. Peran kami adalah melakukan verifikasi dan ground checking agar data yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat," tegas Ummi.
Ia juga menyebut DTSEN di Gresik telah disandingkan dengan data kemiskinan daerah, Gresik SOYA, untuk memperkuat keterpaduan data.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menekankan pentingnya akurasi data dalam merumuskan kebijakan publik. Dinamika kehidupan seperti perubahan status pekerjaan, jumlah anggota keluarga, hingga dampak bencana dapat mengubah profil ekonomi rumah tangga secara signifikan.
"Data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat. Sebaliknya, data yang presisi memastikan intervensi program pemerintah—baik pusat, provinsi, maupun daerah—bisa benar-benar tepat sasaran," pungkas Washil. (ivan)
