Sebaliknya, alokasi belanja daerah justru naik Rp 109,598 miliar. Dari yang semula Rp 3,496 triliun pada APBD murni, kini membengkak menjadi Rp 3,606 triliun. Penutupan selisih anggaran didukung oleh sektor pembiayaan yang mendapat tambahan Rp 323,017 miliar, sehingga total pembiayaan daerah mencapai Rp 445,070 miliar.
"Dengan perhitungan defisit dan pembiayaan netto tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan Rp 0 atau nihil," terang Zaifudin.
Pemenuhan Mandatory Spending dan Catatan Banggar
Dalam laporan Banggar, alokasi mandatory spending ditetapkan sebesar Rp 1,135 triliun (35,84 persen). Sektor pendidikan mendapatkan porsi Rp 992,864 miliar (27,53 persen), belanja pegawai sebesar Rp 1,035 triliun (28,71 persen), dan belanja pengawasan dialokasikan Rp 18,031 miliar (0,50 persen).
