Pemkab Gresik Gandeng 300 Personel TNI-Polri Percepat Pendataan Perlinsos Digital Menyasar 442 Ribu KK

gresik | 26 Oktober 2026 18:54

Pemkab Gresik Gandeng 300 Personel TNI-Polri Percepat Pendataan Perlinsos Digital Menyasar 442 Ribu KK
Pemkab Gresik Libatkan 300 Personel TNI-Polri, Sasar 442 Ribu KK dalam Pendataan Perlinsos Digital. (dok gresiksatu)

GRESIK, PustakaJC.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mempercepat pemutakhiran data kemiskinan dan perlindungan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Untuk mengoptimalkan program ini, Pemkab Gresik melibatkan 300 personel gabungan dari TNI dan Polri guna menyasar target pendataan sebanyak 442.390 Kepala Keluarga (KK) di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

 

Keterlibatan aparat penegak hukum dan keamanan tersebut diawali melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlinsos Digital yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin, (26/10/2026).

 

Kegiatan bimtek tersebut diikuti oleh 150 personel TNI dan 150 personel Polri. Mereka disiapkan menjadi agen pendataan lapangan guna memperluas jangkauan verifikasi serta memastikan validitas data warga secara langsung di lapangan. Dilansir dari gresiksatu.com, Senin, (26/10/2026).

 

Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, menyatakan bahwa program Perlinsos Digital dirancang untuk membenahi serta mengintegrasikan data kemiskinan daerah yang selama ini masih mengalami disparitas antarlembaga.

 

"Perbedaan data ini menjadi salah satu alasan kita mempercepat pelaksanaan Perlinsos Digital. Kita ingin seluruh data masyarakat dapat terhubung dan diverifikasi melalui sistem sehingga penentuan penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya," ujar Alif.

 

 

 

Berdasarkan paparan dalam kegiatan tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 9,95 persen atau setara 130 ribu jiwa versi Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, hasil verifikasi di tingkat desa menunjukkan angka mencapai 140 ribu jiwa. Sementara itu, warga yang tergolong dalam kelompok Desil 1 hingga 4 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat mencapai sekitar 500 ribu jiwa.

 

Alif menegaskan bahwa pendataan digital ini menyasar seluruh KK di Kabupaten Gresik tanpa kecuali, guna menciptakan basis data kependudukan yang menyeluruh. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa terdaftarnya warga dalam sistem tidak otomatis menjadikan mereka sebagai penerima bantuan sosial.

 

"Proses pendaftaran tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi penerima bantuan. Penentuan kelayakan tetap dilakukan melalui sistem dan tahapan verifikasi terpadu berdasarkan aturan yang berlaku," tegasnya.

 

Untuk memantau perkembangan di lapangan, Pemkab Gresik akan memantau kinerja para agen serta rekapitulasi jumlah pendaftar di setiap kecamatan secara real-time melalui portal resmi yang telah disediakan. Selain itu, pendataan ini juga diintegrasikan dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gresik guna menunjang kelancaran proses verifikasi data kependudukan.

 

 

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Gresik yang diwakili oleh Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Gresik, AKP M. Nur Setyabudi, menginstruksikan seluruh agen pendataan untuk memahami betul tugas dan tanggung jawabnya di lapangan.

 

Ia mengimbau para agen untuk mengedepankan pendekatan humanis, menjaga integritas, serta memastikan netralitas dalam mengumpulkan data warga. Selain itu, agen juga diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengajuan bantuan.

 

"Para agen diminta melakukan pemetaan warga secara akurat, memberikan edukasi mengenai mekanisme bantuan, serta melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan data maupun praktik pungutan liar (pungli). Semua laporan yang disampaikan harus berdasarkan fakta akurat di lapangan," tegas AKP M. Nur Setyabudi.

 

Kegiatan Bimtek Perlinsos Digital ini menghadirkan dua pemateri utama, yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Umi Khoiroh dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Gresik Muhammad Hari Syawaludin, dengan dipandu oleh Farida dari Bidang Jaminan Sosial Dinsos Gresik.

 

Melalui sinergi antara Pemkab Gresik, TNI, dan Polri ini, penyaluran berbagai program perlindungan sosial di Kabupaten Gresik diharapkan dapat semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (ivan)