Ia juga menyoroti masih lebarnya disparitas upah antarwilayah di Jawa Timur. Menurutnya, selisih UMK antara Gresik dan Lamongan, maupun antara Kota dan Kabupaten Mojokerto, tidak sebanding dengan kondisi geografis dan biaya hidup yang relatif sama.
“Disparitas ini seharusnya dihilangkan. Jangan sampai harga kebutuhan pokok sama-sama naik, tapi upah antar daerah timpang jauh,” tegasnya.
Syafi’uddin menyebut data inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang berada di kisaran 4,5 persen turut memengaruhi formulasi penetapan UMK. Bahkan, data tersebut sempat membuat posisi UMK Gresik berada di urutan kelima tertinggi di Jawa Timur.
“Kami sempat menunggu dan menyampaikan keberatan di depan Kantor Gubernur. Bahkan pada Januari pekan kedua kami berencana menggelar aksi ke BPS Gresik,” ungkapnya.
