Ia menambahkan, lahirnya perda tersebut merupakan hasil sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab persoalan riil masyarakat Bawean yang selama ini mengeluhkan mahalnya biaya rujukan medis.
“Ini adalah bentuk keberpihakan kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak,” jelasnya.
Dalam Perda tersebut, Pemkab Gresik menetapkan besaran bantuan, di antaranya akomodasi pendamping sebesar Rp300 ribu per hari, tiket kapal pulang-pergi Rp500 ribu, tiket pesawat pulang-pergi Rp800 ribu, serta biaya kapal ambulans rujukan pulang-pergi sebesar Rp2 juta.
Dhawam berharap, kebijakan ini dapat memberikan kepastian biaya dan meringankan beban masyarakat Bawean, khususnya warga kurang mampu.
