Selain PKB, masyarakat juga harus menanggung biaya tambahan seperti SWDKLLJ, penerbitan STNK, hingga penggantian pelat nomor.
“Kalau semua digabung, wajar kalau masyarakat merasa keberatan,” tegas Ketua Fraksi PDI-P DPRD Surabaya itu.
Buleks, sapaan akrabnya, menegaskan DPRD akan mendorong perbaikan regulasi agar pajak lebih adil dan rasional.
“Pajak harus seimbang dengan kemampuan masyarakat dan nilai kendaraan. Kalau tidak, warga akan terus merasa diperas,” pungkasnya. (ivan)
