SURABAYA, PustakaJC.co – DPRD Kota Surabaya menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026. Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda APBD yang digelar Senin, (13/10/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, dihadiri 38 anggota dewan, Wali Kota Eri Cahyadi, jajaran BUMD, pimpinan OPD, serta tamu undangan. Dengan kehadiran penuh anggota, forum dinyatakan quorum sesuai tata tertib DPRD. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Selasa, (14/10/2025).
“Kebersamaan eksekutif dan legislatif penting untuk menjaga arah kebijakan fiskal yang transparan dan berpihak pada rakyat,” ujar Bahtiyar.
Juru bicara Fraksi PKS, Faris Abidin, menegaskan APBD 2026 harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif.
“APBD bukan sekadar alat belanja, tapi sarana menciptakan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Faris juga menyoroti tema pembangunan 2026 yakni transformasi sosial ekonomi berkelanjutan melalui penguatan modal manusia dan infrastruktur. Ia menyebut, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya dari 84,69 pada 2024 perlu terus digenjot lewat pendidikan dan pelatihan vokasi.
PKS juga mengapresiasi program Beasiswa Pemuda Tangguh yang melonjak dari 5.700 menjadi 24.000 penerima, serta inisiatif satu keluarga miskin, satu sarjana yang dinilai mendorong mobilitas sosial.
Selain aspek pendidikan, Fraksi PKS mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
“Penduduk miskin ekstrem memang sudah tidak ada, tapi keluarga rentan miskin masih perlu pendampingan dan akses modal bagi UMKM,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pendirian BUMD Aset untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dan peningkatan anggaran transportasi massal sebesar dua persen dari APBD.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan efisiensi anggaran harus tetap berpihak pada rakyat, meski transfer keuangan dari pusat berkurang.
“Pemotongan dana daerah tidak boleh mengorbankan program kerakyatan. Kita harus selektif, tapi manfaatnya tetap harus dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Eri juga menambahkan, peningkatan pendapatan daerah akan dilakukan lewat optimalisasi aset dan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk sektor perdagangan melalui agenda Surabaya Great Sale pada Desember mendatang. (ivan)
