SURABAYA, BeritaGov.id — Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat akses pendidikan anak usia dini dengan menyiapkan tiga PAUD negeri baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027, Selasa (7/4/2026).
“Sejalan dengan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, Pemkot bergerak cepat memperluas akses pendidikan berkualitas dengan melakukan pemetaan aset untuk difungsikan sebagai PAUD negeri,” ujarnya. Demikian dikutip dari jawapos.com, Selasa (7/4/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun sekaligus memastikan seluruh anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan merata.
Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, menegaskan bahwa perluasan ini dilakukan melalui pemanfaatan aset daerah yang telah dipetakan sebelumnya. Upaya tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak yang belum terlayani pendidikan prasekolah.
“Insyaallah operasional penambahan PAUD negeri akan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan tidak ada anak Surabaya yang tertinggal,” ujarnya.
Tiga lokasi yang disiapkan meliputi kawasan Pasar Nambangan dengan layanan kelompok bermain berkapasitas terbatas, SDN Sidotopo 4 yang menyediakan layanan terpadu mulai dari taman kanak-kanak hingga tempat penitipan anak, serta Rumah Anak Prestasi Sonokwijenan yang difokuskan pada layanan taman kanak-kanak.
Selain pembangunan fasilitas, Pemkot juga terus melakukan verifikasi lapangan guna memastikan tidak ada anak usia PAUD yang tertinggal. Saat ini, jumlah peserta didik PAUD di Surabaya telah melampaui 100 ribu anak, sehingga optimalisasi layanan menjadi prioritas utama.
“Secara administratif, jangkauan kami sudah sangat luas, namun kami menargetkan nol persen anak usia PAUD yang tidak terlayani. Verifikasi lapangan terus dilakukan untuk mendukung upaya zero PAUD drop out,” tegas Rini.
“Kami ingin memastikan lebih dari 100 ribu anak usia PAUD di Surabaya saat ini tetap terlayani dan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan prasekolah,” lanjutnya.
Melalui langkah ini, pemerintah daerah menargetkan angka anak usia dini yang tidak terlayani dapat ditekan hingga nol persen, sejalan dengan visi pemerataan pendidikan inklusif di Kota Pahlawan. (frcn)
