SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat dukungan terhadap uji coba program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) berskala nasional. Sebagai langkah konkret, Pemkot menggelar sosialisasi intensif bagi para camat dan lurah guna mempercepat pendataan warga penerima bantuan sosial berbasis digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan aplikasi kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendukung transformasi pemerintahan digital dalam penyaluran bantuan sosial.
“Jika selama ini prosesnya melalui usulan berjenjang dari ketua RT, RW, Musyawarah Kelurahan hingga Dinas Sosial dan keluar SK Wali Kota, ke depan prosesnya akan langsung menggunakan aplikasi Perlinsos ini,” kata Eddy.
Menurutnya, sistem baru tersebut memanfaatkan data biometrik yang terhubung dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil sehingga dapat mengurangi kesalahan penerima bantuan, baik warga miskin yang belum terdata maupun warga mampu yang menerima bantuan secara tidak tepat.
“Dengan digitalisasi perencanaan ini, tidak ada lagi yang namanya titip-titipan. Semua berbasis data yang valid dan transparan,” tegasnya.
Pemkot Surabaya juga telah menyiapkan 12.741 agen yang terdiri dari camat, lurah, ketua RT, ketua RW, kepala OPD, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila untuk membantu proses pendaftaran warga, khususnya kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 5.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan bahwa sistem Perlinsos Digital dilengkapi teknologi pemindaian wajah untuk memastikan validitas data penerima bantuan.
“Warga yang didaftarkan harus dipindai wajahnya secara langsung di dalam lingkaran sistem sampai indikator berubah menjadi warna hijau. Ini untuk memastikan validasi data di lapangan benar-benar akurat,” jelas Antiek.
Pemkot Surabaya menargetkan proses pendataan masyarakat berbasis Kampung Pancasila dapat berjalan penuh mulai 22 Juni 2026 dan rampung pada 7 Juli 2026. Program ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, serta mempercepat distribusi program perlindungan sosial bagi masyarakat. (nov)
