SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung perluasan program piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tersebut membahas perluasan implementasi digitalisasi bansos ke 43 kabupaten/kota sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan.
Khofifah mengapresiasi penunjukan empat daerah di Jawa Timur sebagai wilayah percontohan, yakni Surabaya, Mojokerto, Malang, dan Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan di empat daerah tersebut menjadi modal kuat untuk memperluas implementasi ke wilayah lain.
"Kami menyampaikan terima kasih bahwa ada empat daerah di Jawa Timur yang diikutkan dalam piloting project ini. Kami berharap, kalau memungkinkan, dapat diperluas ke Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo," ujar Khofifah.
Ia menilai usulan tersebut realistis karena daerah-daerah tersebut telah memiliki kesiapan infrastruktur digital dan ekosistem pemerintahan yang memadai. Sebagai provinsi dengan 38 kabupaten/kota, Jawa Timur membutuhkan cakupan digitalisasi bansos yang lebih luas agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, efisien, dan transparan.
"Kalau sebelumnya empat daerah, bolehlah kami ditambah empat lagi menjadi delapan. Insya Allah kami siap bekerja keras mewujudkan program ini," tegasnya.
Selain mendukung perluasan wilayah piloting, Khofifah memastikan Pemprov Jatim siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat implementasi digitalisasi bansos sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan (GovTech) untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, evaluasi program akan berlangsung hingga akhir Juli sebagai persiapan peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober mendatang. Program tersebut juga akan didukung pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam tata kelola pemerintahan. (Pstk01)
