Di sisi lain, penertiban tersebut belum sepenuhnya menutup peluang bagi para pengelola untuk kembali menjalankan kegiatan usahanya. Pemkot Surabaya berencana mengundang paguyuban pengelola untuk membahas mekanisme agar aktivitas pemilahan sampah dapat berlangsung sesuai ketentuan.
DLH bersama Satpol PP juga akan melanjutkan pengawasan setelah proses penertiban rampung. Langkah ini diperlukan untuk memastikan aktivitas pengelolaan sampah tidak kembali menimbulkan persoalan lingkungan.
Fikser mengatakan para pengelola dapat kembali menjalankan usaha apabila memenuhi persyaratan perizinan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai standar lingkungan hidup.
Pemkot Surabaya bahkan membuka peluang pemanfaatan tanah aset milik pemerintah kota melalui mekanisme sewa sebagai lokasi kegiatan usaha bagi paguyuban.
Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Tenaga kerja yang digunakan harus berasal dari warga Surabaya. Selain itu, seluruh kegiatan pengelolaan sampah wajib mengikuti standar yang diatur dalam ketentuan lingkungan hidup.
“Dengan izinnya Pak Wali, aset pemerintah kota mereka bisa sewa untuk melakukan aktivitas pengelolaan sampah. Tetapi pertama tenaga kerjanya harus dari warga Surabaya. Yang kedua mereka harus memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam peraturan lingkungan hidup,” jelasnya.
Penertiban di Keputih tersebut sekaligus menyisakan pekerjaan lanjutan bagi Pemkot Surabaya, terutama dalam memastikan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan sampah berjalan konsisten. Sebab, penataan usaha tidak cukup berhenti pada penertiban, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap perizinan, pengelolaan residu, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. (ivan)