SURABAYA, PustakaJC.co – Aktivitas usaha pemilahan sampah di kawasan Keputih Tegal Selatan, Kota Surabaya, menjadi perhatian setelah warga mengeluhkan bau menyengat dari kegiatan pengelolaan sampah di lokasi tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kemudian melakukan penertiban terhadap aktivitas usaha yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan dan standar lingkungan.
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan bau yang mengganggu warga, tetapi juga menyangkut pengelolaan residu sampah yang seharusnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Namun, sisa pemilahan sampah tersebut justru ditemukan tertinggal di lokasi usaha. Dilansir dari jawapos.com, Selasa, (17/11/2026).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M Fikser, mengatakan penertiban bermula dari aduan masyarakat mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pengelolaan sampah di kawasan Keputih Tegal Selatan, tepatnya di sisi Taman PUPR.
Setelah menerima laporan, petugas DLH melakukan pengecekan dan verifikasi langsung ke lapangan. Hasilnya, sejumlah usaha diketahui belum memenuhi standar lingkungan dan rata-rata belum memiliki perizinan.
“Residu atau hasil sampah yang harusnya dibuang ke TPA itu ditinggalin, bau. Sehingga kemudian setelah kita melakukan pengecekan dan melakukan verifikasi kembali di lapangan, rata-rata memang tidak punya izin,” ujar Fikser, Senin, (16/11/2026).
Berdasarkan pendataan Pemkot Surabaya, terdapat sekitar 38 persil atau bidang lahan di kawasan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 26 persil diketahui digunakan untuk aktivitas pengelolaan sampah.
Temuan tersebut menjadi persoalan tersendiri mengingat aktivitas pengelolaan sampah semestinya memperhatikan ketentuan perizinan, tata kelola residu, serta dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar.
Sebelum penertiban dilakukan, Pemkot Surabaya mengaku telah membangun komunikasi dengan para pengelola melalui dialog dan mediasi. Namun, upaya tersebut tidak mengubah keputusan pemerintah untuk tetap melakukan penertiban.
Fikser menyebut langkah itu dilakukan karena aktivitas usaha dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
“Ada mediasi ulang, tapi kami sampaikan bahwa kita tetap melakukan penertiban karena melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah,” katanya.
Di sisi lain, penertiban tersebut belum sepenuhnya menutup peluang bagi para pengelola untuk kembali menjalankan kegiatan usahanya. Pemkot Surabaya berencana mengundang paguyuban pengelola untuk membahas mekanisme agar aktivitas pemilahan sampah dapat berlangsung sesuai ketentuan.
DLH bersama Satpol PP juga akan melanjutkan pengawasan setelah proses penertiban rampung. Langkah ini diperlukan untuk memastikan aktivitas pengelolaan sampah tidak kembali menimbulkan persoalan lingkungan.
Fikser mengatakan para pengelola dapat kembali menjalankan usaha apabila memenuhi persyaratan perizinan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai standar lingkungan hidup.
Pemkot Surabaya bahkan membuka peluang pemanfaatan tanah aset milik pemerintah kota melalui mekanisme sewa sebagai lokasi kegiatan usaha bagi paguyuban.
Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Tenaga kerja yang digunakan harus berasal dari warga Surabaya. Selain itu, seluruh kegiatan pengelolaan sampah wajib mengikuti standar yang diatur dalam ketentuan lingkungan hidup.
“Dengan izinnya Pak Wali, aset pemerintah kota mereka bisa sewa untuk melakukan aktivitas pengelolaan sampah. Tetapi pertama tenaga kerjanya harus dari warga Surabaya. Yang kedua mereka harus memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam peraturan lingkungan hidup,” jelasnya.
Penertiban di Keputih tersebut sekaligus menyisakan pekerjaan lanjutan bagi Pemkot Surabaya, terutama dalam memastikan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan sampah berjalan konsisten. Sebab, penataan usaha tidak cukup berhenti pada penertiban, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap perizinan, pengelolaan residu, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. (ivan)