Pengawasan dilakukan melalui kebijakan dan surat edaran yang mengatur penggunaan antibiotik sesuai standar pengobatan serta pedoman medis. Di rumah sakit, setiap fasilitas diwajibkan memiliki Komite atau Tim PPRA aktif yang bertugas menyusun panduan penggunaan antibiotik untuk terapi maupun pencegahan infeksi.
Evaluasi pola penggunaan obat juga dilakukan secara berkala agar pemberian antibiotik sesuai kebutuhan medis. Pelaksanaannya didukung layanan mikrobiologi klinik dan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
Pengawasan serupa diterapkan di 63 puskesmas di Surabaya. Dinkes memantau pola peresepan antibiotik, khususnya untuk penyakit yang tidak selalu membutuhkan obat tersebut, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) nonpneumonia dan diare nonspesifik.
Selain mengawasi peresepan, puskesmas juga menyediakan kotak khusus atau drop box untuk menampung antibiotik sisa maupun kedaluwarsa. Fasilitas ini bertujuan mencegah pembuangan obat secara sembarangan yang berpotensi mencemari lingkungan.
Edukasi kepada masyarakat turut diperluas melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik. Program tersebut melibatkan organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, hingga kader kesehatan di seluruh Balai RW.
Billy menegaskan antibiotik tidak boleh dikonsumsi atas inisiatif sendiri tanpa pemeriksaan dan indikasi medis.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa antibiotik tidak bisa digunakan sembarangan atau dikonsumsi atas inisiatif sendiri. Penggunaannya harus berdasarkan pemeriksaan dan indikasi medis. Melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik, edukasi ini kami dekatkan langsung ke lingkungan tempat tinggal warga,” terangnya.