Namun, pemerintah belum bisa mengumumkan jumlah formasi karena masih memprioritaskan sektor-sektor yang dianggap paling mendesak. Langkah ini diambil agar rekrutmen ASN benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, faktor kemampuan keuangan negara juga menjadi pertimbangan penting. Pemerintah ingin memastikan kebijakan penambahan ASN tetap selaras dengan kondisi fiskal.
Proses pemetaan kebutuhan pegawai pun masih terus berjalan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan riil ASN.
Di saat yang sama, pemerintah pusat juga mengevaluasi jumlah serta sebaran ASN yang ada guna mengetahui kekurangan pegawai secara lebih akurat.
“Ini sedang dicari titik temunya, terutama kalau berbicara soal jumlah,” pungkas Prasetyo. (ivan)
