SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerhati pembangunan Gino Vanolie memberikan penilaian terhadap penyerapan anggaran Pemerintah provinsi Jawa Timur. Kata dia, penyerapan anggaran per 25 November telah mencapai 77,69% dan secara nasional menduduki rangking 4, layak untuk diapresiasi. Apalagi pemasukan juga sangat optimal, satu kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tentu menggembirakan.
Namun demikian ada sejumlah pertanyaan yang layak dilontarkan terkait penyerapan anggaran yang dilakukan Pemprov Jatim tersebut. Di antaranya apakah penyerapan anggaran ini berkorelasasi positif terhadap penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dilihat dari penurunan angka kemiskinan. Serta seberapa signifikan anggaran yang begitu besar dimaksud mampu mengungkit IPM Jawa Timur, yang masih juga belum beranjak dari posisi terbawah di Jawa.
Selain itu lanjut mantan Kepala Kantor DPD RI Jatim tersebut, penting juga dilihat, bagaimana sinergitas, kolaborasi dan konsolidasi antara Pemprov Jatim dengan pemerintahan Kabupaten dan kota di Jawa Timur.
"Karena kita melihat, 3 Kabupaten di Pulau Madura, yaitu Sampang, Bangkalan dan Sumenep masih juga belum keluar dari persoalan kemiskinan yang cukup ekstrim," jelas pria asal Blitar, Jatim itu, PustakaJC.co, Kamis, (1/12/2022).
Untuk itu, lanjut dia, sudah seharusnya, Pemprov. Jatim tidak hanya terpukau akan capaian serapan anggaran dan pemasukan yang sudah cukup baik, tapi efektivitas dari anggaran dimaksud terhadap peningkatan kesejahteraan harus menjadi prioritas.
Penajaman program, penentuan skala prioritas dan fokus pada penyelesaian masalah harus menjadi perhatian utama.
"Tidak boleh lagi anggaran terbagi secara merata, ngecer ngecer di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya karena dalih pemerataan dan keadilan. Kita juga masih sering melihat adanya tumpang tindih program dan kegiatan. Karakteristik program yang cenderung sektoral harus juga diminimalisir.
Lebih lanjut Gino juga mengkritisi, terkait persentase angka kemiskinan Jawa Timur, dimana berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, per Maret 2022 persentase angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 10,38 persen, masih jauh dari rata rata nasional yaitu 9,54 persen.
Kemudian berdasarkan sebaran jumlah penduduk miskin di Indonesia, yang terbesar ada di Jawa Timur yaitu 4,181 juta jiwa dari 26,16 juta orang secara nasional. Masih cukup memprihatinkan.
"Tapi kita patut memberikan apresiasi atas kinerja Pemprov. Jawa Timur, yang mampu menurunkan angka kemiskinan 391.400 jiwa, tertinggi nasional," pujinya.
Oleh karenanya, kita berharap Gubernur Jawa Timur beserta jajaran harus benar benar mampu mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien sehingga anggaran yang begitu besar tersebut benar benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan bahwa pengendapan yang disampaikan Presiden adalah secara nasional baik APBN maupun APBD. Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri realiassi belanja sudah pada angka 77,69 % (data per tanggal 25 november 2022.)
"APBD Prov. Jawa Timur 2022 sebesar Rp 30 Triliun adalah anggaran Provinsi terbesar kedua setelah DKI,"
Karena itu kata Adhy Karyono, Jatim masuk rangking 4 penyerapan anggaran tercepat dari seluruh provinsi. (ayu/pstk01)
