Berita ini disupport oleh BPBD Jatim
SURABAYA, PustakaJC.co - Adanya peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa Wilayah di Jawa Timur, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melakukan berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran PMK.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini telah terjadi peningkatan kasus PMK pada beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur pada awal bulan Januari 2023. Untuk itu, pihaknya menghimbau kabupaten/kota di Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan darurat PMK dan persiapan pelaksanaan vaksinasi PMK di Jawa Timur tahun 2023.
“Berbagai upaya dilakukan, diantaranya, Jatim akan melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa wilayah terdampak, vasinasi hewan ternak, sosialisasi kepada peternak dan masyarakat, hingga penutupan pasar hewan sekiranya diperlukan,” ujar Khofifah beberapa waktu yang lalu.
Selanjutnya, melalui BPBD Jatim, penyemprotan disinfektan pencegahan PMK kembali digalakkan di wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Kasus PMK di Jawa Timur sebelumnya sudah landai, tetapi awal tahun 2023 ini adanya peningkatan kasus PMK di wilayah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kami lakukan perkuatan wilayah perbatasan, baik vaksinasinya maupun penyemprotan di pasar hewan maupun di kandang-kandang ternak dari Pemprov maupun oleh Pemkab maupun dari para peternak,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto, dalam keterangan beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Gatot, untuk Pemkab melibatkan BPBD, Dinas Peternakan (Disnak), TNI-Polri. Begitu pun BPBD Jatim dengan Disnak yang memulai penyemprotan di wayah Tuban pada Kamis (19/1). Sedangkan pada Jumat (20/1) dilakukan penyemprotan PMK di wilayah Bojonegoro dan akan terus ke wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi penyebaran PMK.
Pihaknya berharap, semoga dengan apa yang dilakukan ini bisa menekan laju perkembangan PMK yang ada di wilayah Jatim. Selain itu ada juga penyuntikan vaksin oleh teman-teman Disnak. “Ini semua adalah ikhtiar dari kami maupun Disnak dan Pemprov Jatim untuk membantu para peternak agar bisa terus menjaga hewan ternaknya,” harapnya.
Sementara itu, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mendistribusikan 1,5 Juta Dosis Vaksin PMK untuk dibagikan ke masyarakat peternak. Distribusi Vaksin ini dilaksanakan di 38 Kabupaten/Kota dan Koperasi Unit Desa/KUD Sapi perah yang berada di provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Januari 2023.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani mengatakan, berdasarkan Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Jawa Timur vaksinasi PMK dilaksanakan berbasis kewilayahan dari sector terkecil yakni unit Desa.
Vaksin PMK tahap I yang akan di bagi di Jawa Timur merupakan Vaksin PMK Inaktif tipe O (Strain O1 Campos) dengan merk dagang AFTOGEN OLEO, kemasan 50 ml setara 25 dosis Aplikasi suntikan IM (Intra Muscular).
Vaksinasi PMK ini hanya dilaksanakan pada ternak SEHAT, yang tidak menunjukkan gejala penyakit PMK, aplikasi vaksin PMK aman pada ternak bunting, namun perlu penanganan ternak harus tetap dengan memperhatikan handling yang halus dan dengan prinsip kehati – hatian, Vaksin PMK ini aman, Tidak ada kontra indiaksi.
Jangka waktu KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) vaksinasi PMK yaitu 7 hari, apabila ada kejadian kasus penyakit dan kematian pasca KIPI ini maka banyak faktor lainnya yang mempengaruhi.
“Diharapkan vaksin yang didistribusikan ini segera di aplikasikan ke Peternak yang ada di Jawa Timur, Bersifat gratis tidak untuk diperjulbelikan dan dapat segera terselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan atau deadline pada ahir bulan maret 2023,” katanya.
Setelah itu, lanjut Indy sapaan akrab Kadisnak Prov Jatim, akan didistribusikan kembali vaksin PMK secara berkala sampai dengan akhir tahun, dengan target vaksinasi PMK di Jawa Timur tahun 2023 sebanyak 7,5 juta dosis, yang diperuntukkan untuk melaksanakan vaksinasi ke-1 (vaksin perluasan), vaksinasi ke-2 (revaksinasi) serta vaksinasi booster (vaksin ke-3) yang dilaksanakan enam bulan setelah dilakasanakan vaksinasi ke-2 secara rutin.
Selain itu kata Indy, diharapkan juga Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Komunikasi, Edukasi dan Informasi terkait vaksinsi PMK kepada masyarakat Peternak Jawa Timur sehingga tidak ada lagi penolakan vaksin PMK dimasyarakat. (ayu)
