Lebih lanjut Manggar menjelaskan, salah satu upaya pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana dan disinergikan kedalam perencanaan dan pengelolaan Cagar Budaya pada semua tingkat pemerintahan. Penyelenggaraan Cagar Budaya Tangguh Bencana pada dasarnya dilakukan secara koordinatif antara pemangku kepentingan (Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan masyarakat).
"Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pedoman umum yang akan menjadi acuan pelaksanaanya," ucapnya. Berdasarkan pedoman tersebut, aparatur penyelenggara pemerintahan diarahkan untuk menerapkan Cagar Budaya yang tanggap menghadapi bencana mulai dari tahap pra-bencana, keadaan darurat maupun pasca-bencana.
Manggar Sari juga menyampaikan, sejak 2006, Pemerintah Provinsi DIY telah memperlihatkan inisiatif untuk memperhatikan pelestarian Cagar Budaya sebagai bagian dalam upaya pengurangan resiko bencana. "Kesadaran ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mewujudkan Cagar Budaya tangguh bencana di Provinsi DIY," ungkapnya.
