JAKARTA, PustakaJC.co - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memastikan kesiapan eKatalog V6 siap digunakan 1 Januari 2025. eKatalog V6 akan digunakan sebagai platform digital end-to-end Government Marketplace.
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi dalam Rapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan itu di agenda bertajuk Digitalisasi Pemerintah. Ia menyampaikan, eKatalog V6 akan mendukung efisiensi, transparansi, dan budaya digital baru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Terima kasih atas dukungan penuh DEN. eKatalog V6 sebagai platform digital end-to-end Government Marketplace siap diluncurkan," kata pria yang akrab disapa Hendi ini, dikutip Selasa (31/12/2024).
Agenda ini dihadiri oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafidz. Para pemangku kepentingan lainnya juga hadir pada agenda yang berlangsung pada pertengahan Desember lalu tersebut.
Hendi menyampaikan, eKatalog V6 siap diakselerasi implementasinya untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan budaya digital baru. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dirinya menegaskan, eKatalog V6 akan diwajibkan untuk seluruh transaksi ePurchasing yang dilakukan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Produk-produk yang tersedia di platform akan dilengkapi dengan mekanisme pembayaran terintegrasi guna memastikan kelancaran proses pengadaan.
Ia menekankan, dalam masa transisi awal tahun 2025, eKatalog V5 akan tetap dioperasikan secara terbatas. Langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan proses kurasi produk-produk tertentu yang dikelola oleh Pengelola Katalog Sektoral.
Pengelola Katalog Sektoral dimaksud di antaranya Kementerian Kesehatan, Kemdikdasmen, Kemenhub, PUPR, KKP, dan KLHK. LKPP akan mengakomodir permintaan resmi dari berbagai sektor, guna menjaga keberlangsungan layanan publik strategis di awal tahun.
Dia menegaskan tentang pentingnya penyempurnaan ekosistem pendukung untuk memastikan kelancaran implementasi eKatalog V6. Penyempurnaan ini mencakup integrasi sistem pembayaran seperti SAKTI untuk Kementerian/Lembaga dan SIPD RI untuk Pemerintah Daerah.
"Koordinasi dengan Bank Daerah juga dilakukan agar proses pembayaran berjalan terintegrasi sepenuhnya," ujarnya. "Dengan langkah ini, LKPP optimis eKatalog V6 mampu menjadi instrumen kunci dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengadaan pemerintah".
Pihaknya berkomitmen mendorong transformasi menuju budaya digital baru yang transparan, inklusif, dan efisien. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat implementasi digitalisasi pemerintah di seluruh Indonesia.
Harapannya, platform ini menciptakan proses pengadaan yang lebih modern dan akuntabel. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang disampaikan saat peluncuran platform tersebut di Istana Negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menilai e-Katalog Versi 6.0 merupakan tonggak penting dalam langkah transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan berbagai fitur baru yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, e-Katalog V6 diharapkan akan membawa perubahan besar dalam tata kelola pengadaan di Indonesia.
E-Katalog V6 ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sejak satu tahun terakhir ini. Aplikasi ini merupakan inovasi besar dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem ini dirancang dengan mengutamakan kemudahan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Salah satu fitur utama adalah integrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan mempercepat transaksi yang lebih efisien, sehingga memperlancar arus keuangan bagi UMKK.
Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan memperkuat industri dalam negeri. Selain itu, fitur e-audit dan monitoring real-time memastikan seluruh proses pengadaan dapat dipantau secara langsung, mengurangi potensi kesalahan dan penyalahgunaan anggaran.
Presiden Prabowo berharap, melalui katalog elektronik, pemerintah berpotensi melakukan penghematan 20 hingga 30 persen anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo bukan tanpa alasan.
Proses otomatisasi yang diterapkan dalam sistem e-Katalog V6 meminimalisasi biaya administrasi, serta mempercepat proses pengadaan, yang sebelumnya memakan waktu lama. Dengan sistem ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efisien dalam menggunakan anggaran yang ada, sekaligus mengurangi risiko pemborosan.
Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa transformasi digital juga memiliki peran penting dalam mencegah tindak korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan transparansi yang lebih tinggi dan persaingan yang lebih sehat antarpemasok, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisasi. Pengadaan yang lebih terbuka, kompetitif, dan akuntabel akan mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah.
E-Katalog V6 hadir dengan berbagai fitur baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu fitur unggulannya adalah kemampuan untuk memantau harga dan spesifikasi produk secara terbuka. Masyarakat, khususnya pelaku usaha, kini dapat dengan mudah mengakses informasi terkait harga, spesifikasi produk, hingga gambar produk yang ditawarkan dalam katalog.
"Fitur ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau dengan jauh lebih baik proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi, hingga gambar produk bisa dilihat oleh siapa saja," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi.
Hal itu membuat seluruh proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Fitur lainnya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi. Sistem yang lebih user-friendly memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, serta mempercepat proses pengadaan.
Terlebih lagi, integrasi dengan sistem lain seperti SAKTI dan SIPD juga membuat seluruh tahapan transaksi menjadi lebih terkoordinasi dan efisien.
Seperti diketahui, E-Katalog V6 bukan sekadar inovasi dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, melainkan juga sebuah langkah besar menuju Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan berintegritas. Dengan fitur-fitur terbaru yang dihadirkan, sistem ini akan mempercepat proses pengadaan, menghemat anggaran, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Semua ini menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, sebuah Indonesia yang lebih kompetitif dan berdaya saing di dunia global. (int)
