SURABAYA, PustakaJC.co - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tetap terkendali meskipun dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers "APBN Kita" yang berlangsung di Jakarta pada Senin (6/1/2025).
Menurut Menkeu, defisit APBN tahun 2024 mencapai Rp507,8 triliun atau sekitar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan prediksi sebelumnya, yang memperkirakan defisit akan memburuk hingga Rp609,7 triliun pada laporan semester.
"APBN ditutup dengan lebih baik dari perkiraan. Defisit sebesar Rp507,8 triliun menurut saya sangat mengesankan," ujarnya.
Pada tahun 2024, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun, tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year-on-year). Penerimaan perpajakan mencapai Rp2.232,7 triliun atau 96,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.
Dari jumlah ini, penerimaan pajak menyumbang Rp1.932 triliun (97,2 persen dari target), sedangkan penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp300,2 triliun (93,5 persen dari target).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target dengan realisasi Rp579,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBN sebesar Rp492 triliun.
Belanja negara sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp3.350,3 triliun, tumbuh 7,3 persen secara tahunan. Angka ini melebihi target APBN sebesar Rp3.325,1 triliun.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.486,7 triliun atau 100,8 persen dari target, sementara transfer ke daerah direalisasikan sebesar Rp863,5 triliun, mencapai 100,7 persen dari target.
Selain itu, defisit keseimbangan primer APBN 2024 berada di angka Rp19,4 triliun, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola beban pembiayaan. Pemerintah juga mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp45,4 triliun.
Capaian ini menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menyusun dan menjalankan APBN 2025. Dengan realisasi yang lebih baik dari perkiraan, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas fiskal meskipun tantangan global masih terus berlanjut.
Menurut Sri Mulyani, APBN yang terkendali memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan. Fokus pemerintah ke depan adalah memastikan belanja negara dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (int)
