Ipuk juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang dilakukan melalui percepatan digitalisasi layanan publik hingga ke tingkat desa agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemerataan infrastruktur akan terus digenjot guna memperlancar distribusi barang dan jasa di pusat-pusat ekonomi.
Dalam sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan program beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi mereka agar dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan mereka dapat memperoleh penghasilan yang layak dan membantu keluarganya keluar dari kemiskinan,” tambah Ipuk.
Musrenbang RKPD 2026 diselenggarakan secara luring dan daring dengan partisipasi dari jajaran OPD, kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi. Acara ini juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur Akhmad Jazuli, Kepala Bakorwil V Choirul Anwar, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, perwakilan PLN Banyuwangi, pimpinan perbankan, akademisi, tokoh lintas agama, budayawan, serta pimpinan organisasi masyarakat.
Ipuk berharap forum musyawarah ini dapat menghasilkan solusi terbaik dalam menyikapi berbagai isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. “Para camat harus mampu menentukan skala prioritas, karena tidak semua usulan dapat direalisasikan mengingat keterbatasan fiskal daerah,” tegasnya.
Hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kabupaten, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam perumusan program pembangunan Banyuwangi tahun 2026. (nov)
