SURABAYA, PustakaJc.co - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kabupaten Banyuwangi.
Dalam pernyataan yang dikutip dari laman resminya pada Selasa (18/3/2025), Ipuk menegaskan bahwa fokus utama pembangunan Banyuwangi di tahun 2026 adalah penguatan ekonomi masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
"Kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan berbagai program yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. Diharapkan dengan meningkatnya pendapatan warga, penurunan kemiskinan bisa dipercepat," ujar Ipuk.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Ipuk menguraikan sembilan program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2026. Program tersebut mencakup peningkatan produksi pangan, peningkatan nilai tambah produk UMKM, perluasan pasar di sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor UMKM dan pariwisata.
Dalam hal peningkatan produksi pangan, Banyuwangi menggandeng berbagai pihak untuk mengembangkan sejumlah komoditas pangan pokok, seperti beras biofortifikasi. Program ini melibatkan ratusan petani dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sementara itu, perluasan pasar di sektor pertanian dan pariwisata dilakukan melalui kerja sama antar daerah. “Saat ini, Banyuwangi bersama Kabupaten Buleleng dan Jembrana mengembangkan paket wisata yang menggabungkan potensi pariwisata dari tiga wilayah tersebut,” jelas Ipuk.
Selain itu, program prioritas lainnya meliputi percepatan pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, perlindungan sosial adaptif serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, penguatan pendidikan yang berdaya saing, peningkatan akses kesehatan dan pola hidup sehat, serta reformasi birokrasi.
Ipuk juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang dilakukan melalui percepatan digitalisasi layanan publik hingga ke tingkat desa agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemerataan infrastruktur akan terus digenjot guna memperlancar distribusi barang dan jasa di pusat-pusat ekonomi.
Dalam sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan program beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi mereka agar dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan mereka dapat memperoleh penghasilan yang layak dan membantu keluarganya keluar dari kemiskinan,” tambah Ipuk.
Musrenbang RKPD 2026 diselenggarakan secara luring dan daring dengan partisipasi dari jajaran OPD, kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi. Acara ini juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur Akhmad Jazuli, Kepala Bakorwil V Choirul Anwar, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, perwakilan PLN Banyuwangi, pimpinan perbankan, akademisi, tokoh lintas agama, budayawan, serta pimpinan organisasi masyarakat.
Ipuk berharap forum musyawarah ini dapat menghasilkan solusi terbaik dalam menyikapi berbagai isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. “Para camat harus mampu menentukan skala prioritas, karena tidak semua usulan dapat direalisasikan mengingat keterbatasan fiskal daerah,” tegasnya.
Hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kabupaten, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam perumusan program pembangunan Banyuwangi tahun 2026. (nov)
