SURABAYA, PustakaJC.co - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi untuk tidak sekadar melakukan verifikasi administrasi formal, melainkan turun langsung melakukan audit dan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan di Jatim.
Penertiban sektor pertambangan dinilai mendesak guna menguji kepatuhan perizinan, melindungi lingkungan, menjaga keselamatan warga, hingga menghentikan kebocoran pendapatan daerah. Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (10/9/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa penanganan persoalan tambang tidak cukup hanya dengan memeriksa dokumen perizinan di atas meja atau melakukan penutupan formalitas.
“Penertiban pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak cukup hanya memeriksa dokumen perizinan, tetapi juga harus memastikan kegiatan di lapangan tidak mengancam lingkungan, sumber air, dan keselamatan masyarakat,” tegas Renny, Jumat, (9/10/2026).
