Kejar Potensi Pajak dan Kewajiban Reklamasi
Selain ancaman ekologis, Fraksi PDIP menyoroti potensi kebocoran penerimaan daerah dari sektor minerba. Renny meminta pemerintah memperketat pencatatan produksi dan distribusi material tambang agar seluruh kewajiban pajak maupun retribusi daerah terbayar sesuai ketentuan.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar penegakan aturan tetap menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan. Namun, bagi pengusaha yang terbukti melanggar, penindakan tidak boleh berhenti hanya pada penutupan lokasi tambang semata.
“Kalau ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan. Namun, tanggung jawab tidak berhenti pada penutupan lokasi. Kerusakan yang ditimbulkan juga harus ditangani agar masyarakat tidak terus menanggung risikonya,” pungkas Renny. (ivan)
