JAKARTA, PustakaJC.co - Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat beroperasi penuh pada tahun 2028. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, setelah menghadiri acara open house di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025).
"Karena beliau (Prabowo) ingin, tahun 2028 benar-benar ibu kota kita mulai beroperasi," kata Basuki, mengutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Pembangunan IKN akan terus dikebut, bahkan dipercepat di bawah kepemimpinan Prabowo. Basuki menegaskan bahwa dirinya mendapat mandat langsung untuk menyelesaikan pembangunan serta menyiapkan ekosistem pemerintahan di ibu kota baru tersebut. Dilansir Dari Kompas.com Selasa, (1/4/2024).
"Bahkan, perintah Bapak Presiden untuk dipercepat. Saya ditugaskan untuk melanjutkan pembangunan dan menyiapkan ekosistemnya, termasuk sektor yudikatif seperti MK, MA, dan Komisi Yudisial," ujar Basuki.
Selain itu, kesiapan lembaga legislatif seperti DPR, MPR, dan DPD juga menjadi perhatian utama dalam percepatan pembangunan. Jalan utama, infrastruktur kawasan pemerintahan, serta fasilitas pendukung lainnya akan disiapkan agar dapat digunakan secara optimal dalam tiga tahun ke depan.
Sebelumnya, Prabowo telah memasukkan proyek IKN ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025-2029, memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun pusat pemerintahan baru.
Proyek IKN yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah terus menjadi sorotan. Hingga Maret 2025, realisasi investasi swasta untuk pembangunan IKN telah mencapai 89,14 persen, menunjukkan minat tinggi dari investor. Namun, tantangan besar masih menghadang, terutama terkait infrastruktur dasar, transportasi, dan pemindahan aparatur sipil negara (ASN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan bahwa skema pembiayaan IKN mengandalkan kombinasi APBN dan investasi swasta.
“Kami memastikan bahwa alokasi dana untuk IKN tetap terjaga tanpa mengganggu prioritas pembangunan lainnya," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pekan lalu.
Dengan pembangunan tahap II yang memasuki proses lelang senilai Rp3,48 triliun, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam percepatan proyek ini.
Waktu akan membuktikan apakah ambisi besar ini dapat terwujud sesuai target atau justru berakhir sebagai proyek yang tertunda seperti banyak megaproyek lainnya. Yang jelas, keputusan ini akan menentukan wajah baru pemerintahan Indonesia dalam beberapa dekade ke depan.
“Pemindahan ibu kota bukan hanya soal bangunan, tetapi juga kesiapan ekosistem sosial dan ekonomi. Jika tidak dipersiapkan matang, bisa menimbulkan disrupsi besar bagi pemerintahan,” Tutup pakar tata kota dari Universitas Indonesia, Dr. Budi Santoso. (ivan)
