SURABAYA, PustakaJC.co - Di tengah tantangan kota besar, Surabaya membuktikan bahwa birokrasi bisa bekerja cepat, akuntabel, dan berdampak. Pemkot Surabaya sukses meraih skor tertinggi nasional dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2024. Ini bukan sekadar angka, tapi hasil nyata dari tata kelola yang berorientasi pada pelayanan publik.
Pemerintah Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Dalam evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024, Surabaya mencatat nilai total 100,67, tertinggi dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Angka itu terdiri dari 86,39 untuk RB General dan 14,28 untuk RB Tematik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Rini Widyantini kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025–2029, Rabu, (30/4/2025), di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta. Dilansir dari jatimpos.co, Jumat, (2/5/2025).
“Ini hasil kerja keras semua lini di Pemkot. Reformasi birokrasi harus dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan hanya menjadi laporan administratif,” ujar Eri Cahyadi, Kamis (1/5/2025).
Berbagai indikator penilaian menunjukkan kinerja birokrasi Surabaya yang unggul:
• SAKIP: 90,24 (tertinggi nasional)
• Indeks BerAKHLAK: 84,2
• Survei Kepuasan Masyarakat: 97,21
• Sistem Merit: 393 (tertinggi dari seluruh pemkot)
Selain itu, Eri menegaskan bahwa Pemkot telah menjalankan semua tema dalam RB Tematik, termasuk:
• Penanganan stunting
• Pengentasan kemiskinan
• Pengendalian inflasi
• Peningkatan investasi
• Penggunaan produk dalam negeri
• Digitalisasi tata kelola pemerintahan
“Semua program tematik kami jalankan dengan rencana aksi yang terukur. Dampaknya bisa dilihat langsung dari data ekonomi, sosial, dan kesehatan di Surabaya,” kata Walikota Surabaya ini.
Noer Oemarijati, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Surabaya, menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota ini berada di atas rata-rata nasional. Ia juga menyebutkan IPM Surabaya saat ini tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
“Inovasi seperti aplikasi Sayang Warga untuk intervensi stunting dan e-Peken untuk pemberdayaan UMKM jadi bukti bahwa birokrasi digital bisa menyentuh rakyat kecil,” ujarnya.
Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa birokrasi yang baik mampu menjawab tantangan zaman. Dengan reformasi yang berkelanjutan, Surabaya menegaskan posisinya sebagai kota yang tidak hanya maju secara sistem, tetapi juga menyatu dengan kebutuhan warganya. (ivan)
