JAKARTA, PustakaJC.co - Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025. Target ini menjadi langkah besar dalam upaya peningkatan gizi nasional, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Tapi, sejauh mana kesiapan dan tantangannya?
Dalam sambutannya saat peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di Bogor, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa MBG akan terus diperluas hingga mencakup puluhan juta masyarakat. Dilansir dari jawapos.com, Sabtu, (3/5/2025).
“Sasaran kita November 2025 ini akan mencapai seluruh 82,9 juta penerima manfaat. Anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima makan bergizi tiap hari,” ujar Prabowo.
Per 2 Mei 2025, tercatat sudah lebih dari 3 juta orang menerima manfaat program ini. Presiden menambahkan, angka itu akan terus bertambah.
“Mungkin bulan depan akan sampai 4 juta dan seterusnya,” ujar Presiden RI.
Selain bertujuan memenuhi gizi harian, Prabowo menekankan dampak ekonomi lokal dari program ini.
“Peningkatan 400 persen, 500 persen mungkin belum pernah terjadi di negara manapun dalam waktu-waktu belakangan ini,” katanya, merujuk pada peningkatan peredaran uang di desa-desa akibat distribusi makanan harian.
Meski belum dijelaskan secara rinci, program ini dinilai memberikan dorongan langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat bawah terutama petani, peternak, dan pelaku UMKM penyedia bahan pangan lokal.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp710,5 miliar untuk mendukung MBG hingga Maret 2025, dengan 2.053.248 penerima.
Rincian penerima berdasarkan data resmi:
• SD/MI: 912.023
• SMP/MTs: 578.465
• SMA/MA/SMK: 424.145
• Pra SD: 111.127
• Ponpes: 10.681
• SLB: 4.548
• Balita: 7.811
• Ibu hamil: 1.835
• Ibu menyusui: 2.613
• Jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau dapur umum aktif saat ini mencapai 246 unit di berbagai wilayah.
Program MBG menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan gizi dan ketahanan sosial. Target besar yang diusung Presiden Prabowo menandai keseriusan pemerintah. Namun, kelanjutannya akan sangat bergantung pada manajemen, distribusi, dan pengawasan di lapangan. Akankah semua anak dan ibu hamil benar-benar mendapatkan hak makan bergizi tiap hari di akhir 2025? Waktu yang akan menjawabnya. (ivan)
