Adhy menyoroti bahwa para kepala sekolah dan guru sangat dekat dengan pengelolaan anggaran seperti dana BOS, BPOPP, dan kegiatan teknis lainnya, yang berpotensi rawan penyimpangan. Oleh karena itu, menurutnya, edukasi antikorupsi kepada mereka menjadi sangat penting agar nilai-nilai integritas dapat tertanam kuat sejak dini di lingkungan pendidikan.
“Pendidikan antikorupsi ini harus maksimal diserap oleh para perempuan, khususnya guru dan kepala sekolah yang langsung bersinggungan dengan berbagai anggaran,” tegasnya.
Senada dengan itu, Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, David Sepriwasa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mengajak perempuan untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi, baik sebagai istri, ibu, maupun warga masyarakat.
