SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi membangun ekosistem informasi yang sehat, seiring meningkatnya tantangan era digital seperti disrupsi teknologi, banjir informasi, dan ancaman disinformasi yang semakin kompleks.
Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, menegaskan bahwa membangun ekosistem informasi tidak bisa dilakukan secara individual. “Tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Karena itu, saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membangun ekosistem informasi yang sehat. Publik harus menjadi aktor yang terlibat aktif dalam proses pembangunan,” ujarnya saat membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur pada peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2025 dan HUT ke-15 Komisi Informasi (KI) Jatim, Kamis (15/5), di Surabaya.
Ia menekankan bahwa tantangan informasi di era digital memerlukan pendekatan kolaboratif antar sektor. Pemprov Jatim, lanjutnya, terus berkomitmen mendukung keterbukaan informasi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berintegritas.
“Berkat kolaborasi, Pemprov Jatim telah meraih berbagai prestasi, termasuk predikat ‘Informatif’ dari Komisi Informasi Pusat RI selama tiga tahun berturut-turut,” ungkap Benny.
Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta terobosan dalam penyediaan informasi publik melalui platform digital. Selain itu, keterbukaan perencanaan dan anggaran juga terus ditingkatkan lewat akses dokumen secara daring, serta kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
“Semua inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah,” tambahnya.
Benny turut mengapresiasi capaian Indeks Keterbukaan informasi Publik (IKIP) Jawa Timur tahun 2024 yang mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai skor 83,83. “Dengan skor tersebut, Jawa Timur menempati posisi kedua tingkat nasional dan cukup jauh berada di atas rata-rata skor nasional,” tuturnya.
Menurutnya, capaian itu mencerminkan komitmen Pemprov Jatim dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan informasi publik, sekaligus menjadi bukti nyata demokrasi partisipatif di tingkat daerah. (nov)
