Menurut Emil, sebagian besar persoalan di lapangan berkaitan dengan interpretasi regulasi, proses transisi kelembagaan dengan Perhutani, serta kerumitan administratif yang dihadapi kelompok tani hutan.
“Masih ada tantangan yang harus diselesaikan. Mulai dari klarifikasi regulasi hingga persoalan tegakan pohon yang berada di kawasan KHDPK. Banyak tindak lanjut yang harus dilakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Emil menyebut Perhutanan Sosial menjadi solusi ideal dalam konteks lahan hutan di Jawa, mengingat luas hutan di Jatim saat ini hanya mencapai 28% (tanpa hutan rakyat), di bawah ambang batas 30% yang disyaratkan untuk penerapan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
