SURABAYA, PustakaJC.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menempatkan figur yang tepat dan berkompeten untuk memimpin Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD). Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan tata kelola serta membenahi kinerja perusahaan-perusahaan daerah di Jawa Timur.
Pembentukan BP BUMD sendiri tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2026, yang merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Sabtu, (3/10/2026).
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hasan Irsyad, menegaskan bahwa posisi pimpinan BP BUMD membutuhkan sosok yang tidak hanya memahami birokrasi, tetapi juga menguasai seluk-beluk dunia usaha.
“Pimpinan BP BUMD harus personel yang paham persoalan, objektif, solutif, serta paham dunia bisnis,” ujar Hasan di Surabaya, Jumat, (2/10/2026).
