Camat Ngoro, Satrio Wahyu Utomo, juga memperingatkan soal kelonggaran penerbitan dokumen.
“Jangan sampai desa dan kecamatan menerbitkan surat domisili yang bertentangan dengan masa berlaku KITAS. Semua harus sinkron dengan data keimigrasian. Kalau tidak, kita justru memberi ruang untuk penyalahgunaan,” tandas pria yang akrab disapa Rio.
Dengan sistem pengawasan dari bawah ini, Ngoro disiapkan menjadi model nasional, terutama di kawasan industri yang rawan disusupi pekerja asing ilegal.
Imigrasi tak bisa kerja sendiri. Desa adalah garis depan. Dan di Ngoro, gerakan itu sudah dimulai bukan dengan patroli, tapi dengan sistem yang cerdas, terhubung, dan melibatkan semua unsur masyarakat. (ivan)
